Pemerintah Kalimantan Utara dan YKAN Jalin Kerja Sama Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan

Pemerintah Kalimantan Utara (Kaltara) membuka lembaran baru kerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). “Kami setuju dan bersepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie di Tarakan.

Kerja sama dengan Pemerintah Kaltara ini menjadi babak baru dalam upaya konservasi di Pulau Kalimantan. Sebelumnya YKAN sudah menjalin kerja sama di bidang pengelolaan sumber daya alam dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dimulai sejak 2001. Bersama dengan Pemerintah Kalimantan Utara, YKAN akan mendukung upaya pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, penguatan perencanaan tata ruang, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Provinsi Kaltara kaya akan sumber daya alam. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8106/MEN-LKH-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018, luas hutan provinsi paling utara di Kalimantan ini 5,65 juta hektare. Dengan luasan sebesar itu, Pemerintah Provinsi Kaltara sudah menyatakan komitmennya dalam pembangunan hijau yang ditandai dengan masuknya provinsi ini dalam Program Pertumbuhan Hijau. Program tersebut adalah besutan Kementerian Perencanaan Nasional, Badan Perencanaan Nasional, serta kementerian dan lembaga terkait.

Jejak komitmen Kaltara terhadap pembangunan hijau sudah diawali sejak bergabungnya provinsi ini dalam Governors’ Climate and Forests (GCF) Task Force pada September 2016. GCF Task Force adalah Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan. Menjadi anggota GCF berarti membuka peluang kerja sama  dengan sesama anggota dan organisasi pendukungnya di seluruh Indonesia. Jalinan kerja sama tersebut antara lain dalam upaya pembangunan rendah emisi dan mengurangi emisi akibat deforestasi dan perubahan tata guna lahan. Anggota GCF dari Indonesia diwakili oleh tujuh provinsi yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara. Hutan Kaltara adalah aset Indonesia dan global sebagai bagian dari paru-paru dunia. “Kami merasa terhormat atas kepercayaan dari Pemerintah Provinsi untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi besar Kalimantan Utara di mana pembangunan berjalan selaras dengan pelestarian alam,” ujar Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Alam Nusantara Herlina Hartanto.

Pengejawantahan kerja sama ini diawali dengan kerja sama pengelolaan hutan secara lestari di sektor kehutanan. YKAN mendukung pemerintah provinsi dalam penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pengelolaan hutan tingkat tapak. Dalam hal ini, YKAN bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara membantu proses penyusunan perencanaan pengelolaan hutan dalam rencana pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP) KPH dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam skema Perhutanan Sosial. Kerja sama ini juga akan memperkuat keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Utara, seperti masyarakat, akademisi, pegiat lingkungan, pengusaha dan pemerintah. Di tataran kebijakan,  YKAN juga memberikan dukungan teknis kepada sejumlah organisasi perangkat daerah terkait dalam melaksanakan inisiatif yang didukung oleh GCF Task Force.

Saat ini, YKAN dan Pemerintah Provinsi Kaltara sudah menyepakati  Nota Kesepakatan Bersama. Tindak lanjut dari kerja sama akan diikuti dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama yang memuat kegiatan  secara rinci.