Pada tahun 2018 pemkab mulai mencanangkan Program SIGAP Sejahtera (PSS) untuk seluruh 100 desa (kampung) di 12 kecamatan di Kabupaten Berau. PSS diharapkan bisa mengatasi pemasalahan yang menghambat pambangunan desa. Banyak kampung berada pada tingkat kemajuan desa yang masih rendah yakni berstatus Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggal dan sangat tertinggal. Kebanyakan kampung belum punya dokumen acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang memadai. Keterbatasan kapasitas aparat pemerintahan kampung menjadi kendala menonjol. Tidak tersedia tempat untuk mereka belajar. Tidak tersedia pendamping desa (fasilitator) di setiap desa yang cakap membantu aparat pemerintahan desa. Ujungnya penyerapan dana pembangunan desa rendah dan ini menghambat kemajuan desa.
Baca juga: Mendukung Skema Pengelolaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Kepulauan Riau
Program SIGAP Sejahtera dilaksanakan konsorsium yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Berau, Yayasan Darma Bhakti (PT Berau Coal), YKAN, dan Yayasan Lingkar Rakyat Nusantara (menggantikan Universitas Gajah Mada). Program ini menyediakan pendamping di setiap desa, dengan merekrut 100 pendamping desa dan 12 koordinator kecamatan. Mereka dinamai Pejuang SIGAP Sejahtera (PSS). Di ibukota kabupaten Tanjung Redeb dibentuk sekretariat PSS untuk melakukan koordinansi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring-evaluasi. Pendanaan untuk honorarium pendamping desa bersumber dari anggaran pemerintah kabupaten, sekretariat dan pengelolaan program dari dana CSR PT Berau Coal, dan pelatihan-pelatihan bagi pendamping desa dan aparat desa didukung pendanaan YKAN dan dilaksanakan mitra-mitranya.
PSS di Berau berjalan berkat kepemimpinan kuat bupati Muharram (periode 2016-2021) dilanjutkan Sri Juniarsih Mas (periode 2021-2024) yang memberikan alokasi dana yang besar bagi pemerintah desa, menggali pendanaan pihak swasta dan menggalang dukungan kolaborasi dengan universitas dan LSM (lembaga swadaya masyarakat). Dengan adanya Program SIGAP Sejahtera keterbatasan jumlah pendamping desa bisa ditanggulangi; semula hanya satu pendamping untuk empat desa menjadi satu pendamping untuk setiap desa. Awalnya tidak tersedia wahana bagi pendamping desa dan aparat desa untuk belajar dalam rangka meningkatkan kapasitas, kendala ini diatasi dengan dengan penyelenggaraan ragam pelatihan, coaching dan mentoring.
Pelatihan, coaching dan mentoring bagi pendamping desa Pejuang SIGAP Sejahtera difasilitasi Yayasan Nastari yang dilakukan setiap tahun karena selalu ada pergantian pendamping desa. Sebagian pendamping beralih menjadi aparat pemerintahan kampung yang semula didampingi. Tema pelatihan bagi pendamping desa yakni teknik fasilitasi pendampingan warga desa menggunakan pendekatan SIGAP (7D) yang berbasis potensi alam dan mimpi warga yang dirumuskan ke dalam rencana pembangunan desa dengan visi, sasaran/ target, strategi, dan program kegiatan yang selaras. Selain memberi pelatihan kepada pendamping desa, Yayasan Nastari juga memfasilitasi lokalatih bagi aparat dan warga dalam penyusunan rencana pembangunan desa.
Yayasan Sanggar Inovasi Desa (YSID) fokus memfasilitasi penguatan kapasitas bagi aparat pemerintahan kampung. Secara berkala diselenggarakan Akademi Kampung SIGAP untuk mendorong transformasi bagi jajaran aparat pemerintahan desa yang semula pasif menunggu arahan agar menjadi pro-aktif mengembangkan inisiatif inovatif warga. Pelatihan, coaching dan mentoring mencakup ragam tema diantaranya penyusunan rencana pembangunan desa, sistem informasi desa, pembuatan peraturan desa dan penguatan ekonomi warga melalui badan usaha milik kampung (BUMKam). Tema penting lain yakni kepemimpinan partisipatif dan distribusi kewenangan lembaga-lembaga desa.
Pendampingan Pejuang SIGAP, penyelenggaraan Akademi Kampung SIGAP dan rangkaian lokakarya pertemuan dalam Program SIGAP Sejahtera menjadi sarana penting untuk memperkuat sinergi rencana pembangunan desa dan pemerintah kebupaten. Menguatnya keselarasan prioritas pembangunan kedua tingkatan pemerintahan ini mendorong meningkatnya alokasi anggaran dari kabupaten kepada desa-desa.
Di penghujung 2024 setelah enam tahun pelaksanaan Program SIGAP Sejahtera telah dicapai berbagai perubahan kemajuan penting yang bisa dirasakan. Diantaranya:
- Pada masa lalu banyak pemerintah desa kesulitan menyerap anggaran pembangunan di desa, kini kebanyakan bisa menyerap dua miliar rupiah atau lebih.
- Kini tidak ada lagi desa berstatus indeks desa membangun (IDM) rendah yakni sangat tertinggal dan tertinggal. Semua desa telah berstatus IDM tinggi yakni berkembang, maju dan mandiri.
- Semua desa sudah punya dokumen RPJM yang memadai solid. Lebih dari separuhnya masuk kategori RPJM hijau karena memasukkan kegiatan-kegiatan bidang ketahanan ekologi.
- Dua kampung sudah bisa menyediakan kelas belajar bagi aparat desa yakni Sumber Agung dan Labanan Makarti. Kini tidak perlu lagi pergi jauh ke ke Pulau Jawa untuk belajar mengenai tata kelola pemerintahan desa.
- Sistem informasi desa semakin berkembang. Semua desa memiliki dokumen profil kampung berisi data terkini sebagai acuan rencana pembangunan. Cukup banyak kampung punya peta tataguna lahan. Beberapa kampung sudah punya website desa yang aktif.
- Banyak kampung sudah mendirikan BUMKam, 25 unit sudah mulai aktif menjalankan usaha.
- Luas perhutanan sosial mencapai 106.527 ribu ha dengan 31 unit, terluas dibanding kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Timur.
Refleksi penting dari program PSS di Berau yakni perkembangan kemajuan yang belum merata. Kampung-kampung klaster pesisir dan klaster hilir sungai mengalami peningkatan kapasitas yang mencapai status cukup dan baik. Sementara untuk kebanyakan kampung di klaster hulu berstatus kurang.
Kawasan pesisir dan kawasan hilir sungai lebih beruntung karena dekat dengan pusat administrasi pemerintahan, sarana transportasi dan komunikasi yang maju dan ramai aktivitas ekonomi pasar (pelabuhan, pasar, perkebunan, pertambangan). Sedangkan kampung-kampung di kawasan hulu sungai yang didominasi tutupan lahan hutan kurang beruntung akibat isolasi (jalan jelek, rusak atau putus; tidak ada sinyal HP) dan sepinya aktivitas ekonomi pasar.