Pemkab Berau dan YKAN Perkuat Kolaborasi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Berau resmi melanjutkan kerja sama strategis dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) untuk periode 2025–2030. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, perencanaan implementasi pembangunan rendah karbon serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dalam sambutannya saat penandatangan kerja sama di Tanjung Redeb pada 13 Oktober 2025, Bupati Berau Sri Juniarsih menekankan pentingnya sinergi antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. “Berau memiliki sumber daya alam yang luar biasa, tetapi tanpa sumber daya manusia yang unggul, kekayaan ini bisa menjadi sia-sia. Saya ingin masyarakat kita tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri, tetapi menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya alam,” ujar Sri.

Adapun perpanjangan kerja sama untuk lima tahun kedepan ini mencakup berbagai aspek, seperti penguatan kebijakan daerah, pengelolaan kawasan hutan dan pesisir, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan masyarakat lokal, termasuk kelompok adat dan rentan. Program SIGAP (Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan) akan terus menjadi andalan dalam mendampingi kampung-kampung untuk mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

Menurut Bupati, beberapa potensi ekonomi lokal yang perlu lebih dikembangkan antara lain ebi, terasi, dan cokelat. Ia berharap, produk-produk ini bisa dikenal dan menembus tidak hanya pasar nasional, tapi juga internasional. “Saya ingin produk-produk ini dikenal sebagai produk dari Berau. Karena itu, harus kita olah dan kemas sendiri agar bisa menembus pasar nasional bahkan internasional,” terangnya.

Lebih dari dua dekade bermitra

Kabupaten Berau memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik di darat maupun di laut. Sekitar 75 persen wilayah daratan Berau masih berupa hutan alam, menjadikannya salah satu benteng terakhir ekosistem hutan alam tropis yang masih tersisa di Kalimantan. Di sisi kelautan, Berau berada di kawasan segitiga karang dunia dan menjadi jantung bentang alam Sulu Sulawesi dengan keanekaragaman hayati laut terbesar kedua di dunia.

Pemkab Berau sendiri telah bermitra dengan YKAN selama lebih dari dua dekade. Sejak tahun 2002, YKAN yang sebelumnya beroperasi di bawah nama The Nature Conservancy (TNC), telah aktif mendukung berbagai program strategis pemerintah daerah, khususnya dalam konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat.

Direktur Eksekutif YKAN, Herlina Hartanto merinci ada berbagai capaian dari lima tahun terakhir kerja kolaborasi bersama di Berau. Salah satunya yaitu keberhasilan 77 kampung dan dua kelurahan di Berau mendapat penyaluran dana dari Bank Dunia masing-masing sebesar Rp349.100.000, melalui program Forest Carbon Partenship Facility-Carbon Fund (FCPF–CF) ditambah pendanaan bagi kelompok masyarakat atau hutan sebanyak 15 kelompok dengan kisaran 50 sampai 70 juta. Program ini bertujuan untuk mendukung penurunan emisi di tingkat tapak.

Dalam sambutannya, Herlina mengapresiasi upaya Pemkab Berau yang memberikan peranan langsung kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alamnya, khususnya melalui dukungan untuk memperoleh hak kelola hutan. Hingga saat ini, hak kelola Perhutanan Sosial sudah diberikan kepada sekitar 31 kelompok masyarakat, seluas 106 ribu hektare.

”Luasan ini jauh melebihi kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Timur. Berau bahkan berhasil meraih predikat sebagai kabupaten terbaik dalam mendukung program Perhutanan Sosial di tingkat nasional, dalam Festival Perhutanan Sosial Nasional (PeSoNa) 2025, ” sebut Herlina.

Dari sisi pengembangan ekonomi masyarakat, melalui Akademi SIGAP, kelompok masyarakat didampingi untuk dapat menghasilkan berbagai produk olahan berkualitas dari komoditas lestari. Herlina menyebut beberapa produk yang sudah bisa ditemui di pasaran yaitu  cokelat batangan, amplang, terasi, ikan kering, udang kering, dan juga kerajinan rotan serta batik mangrove.

Sementara di sektor kelautan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertugas melaksanakan pengelolaan di kawasan konservasi Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS) berhasil terbentuk. Untuk memastikan keberlanjutan pendanaan pengelolaannya, YKAN mendorong UPTD KKP3K-KDPS berproses untuk menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Selain itu, untuk merestorasi lahan mangrove yang sudah rusak akibat tambak, selama beberapa tahun terakhir YKAN mengembangkan model restorasi hidrologi mangrove dan akuakultur berkelanjutan di lahan seluas 200 hektare dengan metode Shrimp-Carbon Aquaculture (SECURE). Di samping dilakukan juga penguatan kepada kelompok ekonomi masyarakat dan kelompok perempuan, termasuk pengembangan mata pencaharian masyarakat seperti ekowisata dan perikanan.

Kedepan menurut Herlina, semua pencapaian bersama tersebut perlu didukung dengan tata kelola dan fondasi hukum yang kuat. Dengan adanya dasar legal yang kokoh, manfaat dari berbagai capaian itu dapat terus dirasakan dan dijaga keberlanjutannya. “Kami bangga dapat terus mendampingi Kabupaten Berau dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi ini bukan hanya tentang konservasi, tetapi juga tentang bagaimana kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih sejahtera bagi masyarakat Berau. Karena itu, landasan hukum penting untuk menjamin keberlanjutan capaian bersama,” pungkas Herlina.