Pemerintah Indonesia Luncurkan Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025

Pemerintah Indonesia mencatat pencapaian penting dengan meluncurkan Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025. Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025 diluncurkan dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada tanggal 4 Desember 2025. Inisiatif ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Indonesian Seagrass Mapping Partnership (ISMP) yang terdiri dari KKP, Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan The University of Queensland Australia yang didukung pendanaan dari The David Lucille Packard Foundation. Inisiatif ini juga didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) melalui Program Koralestari dengan pendanaan dari Global Fund for Coral Reefs (GFCR).

“Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025 merupakan fondasi agar kita mampu menjawab tantangan perubahan iklim dengan strategi yang tepat. Peta ini juga merupakan fondasi agar kita dapat melaksanakan amanah pengelolaan karbon biru sesuai Perpres 110 tahun 2025 tentang instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca. Ini bukan sekedar angka, ini adalah fondasi agar setiap kebijakan berbasis pada data yang akurat,” jelas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Sementara itu Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP A. Koswara menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi fondasi penting dalam penguatan tata kelola laut Indonesia. “Pemutakhiran peta karang dan padang lamun ini menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi biru berbasis ilmu pengetahuan. Data ini akan meningkatkan efektivitas perlindungan ekosistem dan pengelolaan pesisir yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (6/12).

Menurutnya, karang dan padang lamun bukan hanya aset ekologis, tetapi juga fondasi ekonomi dan sosial bagi jutaan masyarakat pesisir di Indonesia. Karang dan padang lamun membentuk ekosistem yang berfungsi sebagai habitat penting bagi berbagai spesies ikan dan biota laut lainnya, serta menopang produktivitas perikanan tangkap dan budidaya.

Secara struktur, karang dan padang lamun yang kompleks mampu meredam energi gelombang, sehingga melindungi garis pantai dari abrasi. Dari sisi ekonomi, kedua ekosistem ini menjadi aset yang mampu menggerakkan perekonomian hingga mencapai ratusan miliar per hektare per tahun. Sebagai contoh, dari sektor pariwisata, keindahan terumbu karang menjadi daya tarik utama wisata bahari, menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi komunitas lokal

Padang lamun juga mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar dalam jangka waktu hingga ribuan tahun. Kemampuan ini menjadikan padang lamun sebagai salah satu komponen penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim dari sektor kelautan. “Hasil pemetaan nasional 2025 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki total sekitar 2,3 juta hektare terumbu karang yang tersebar di seluruh kawasan pesisir di kepulauan Indonesia. Dari total tersebut, 838 ribu hektare merupakan karang keras dan 660 ribu hektare merupakan padang lamun,” ujar Prof. Dr. Pramaditya Wicaksono dari UGM yang mewakili The Indonesian Seagrass Mapping Partnership dalam penyampaian hasil pemutakhiran peta.

Wilayah timur Indonesia tercatat memiliki sebaran karang dan padang lamun yang lebih luas dibanding wilayah barat. Ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati laut tropis dunia. Pemutakhiran ini menjadi titik tolak penting untuk kebijakan pembangunan ekonomi biru dan upaya mitigasi perubahan iklim, yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Peningkatan Resolusi Pemetaan

Lebih lanjut, Pramaditya mengatakan bahwa Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025 adalah hasil pemutakhiran dari dokumen  yang dikeluarkan pada tahun 2013. Pemutakhiran ini dilakukan dengan meningkatkan resolusi pemetaan dari skala 1:250.000 pada tahun 2013 menjadi 1:50.000. Selain itu sumber data citra satelit yang digunakan juga lebih baik serta didukung pengecekan lapangan yang luas mencakup seluruh wilayah Indonesia. Sejak 2022, ratusan ribu data primer dikumpulkan melalui survei lapangan untuk memastikan ketepatan interpretasi citra satelit dan konsistensi klasifikasi habitat.

Berbagai kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pemangku kepentingan, proses konsultasi teknis, dan validasi publik juga telah dilaksanakan. Upaya ini melibatkan puluhan instansi, unit kerja KKP di daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan dari seluruh provinsi pesisir di Indonesia, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta mitra pembangunan terkait. Seluruh rangkaian kegiatan ini berlangsung dari 2022 hingga 2025 untuk menyempurnakan peta karang dan padang lamun nasional.

Direktur Konservasi Ekosistem KKP Firdaus Agung menyampaikan bahwa data sebaran ekosistem ini kemudian akan digunakan sebagai acuan untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan, termasuk penetapan kawasan konservasi, pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, dan pengembangan wisata bahari yang ramah lingkungan. “Informasi ini juga menjadi dasar ilmiah dalam menyusun target penurunan emisi karbon nasional, sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam agenda iklim global,” tambahnya.

Kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan peta ini menjadi contoh nyata sinergi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan demi masa depan laut Indonesia. Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025 diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk mempercepat transformasi ekonomi kelautan Indonesia yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

“Peta Karang dan Padang Lamun Nasional merupakan landasan penting untuk pengelolaan laut yang berkelanjutan. Kami di YKAN mendukung penuh upaya ini sebagai langkah strategis untuk memastikan perlindungan ekosistem pesisir yang vital bagi ketahanan pangan, keanekaragaman hayati, dan penghidupan masyarakat,” terang Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman.

Setelah peluncuran peta ini, KKP telah merencanakan berbagai tindak lanjut. Rencana tersebut meliputi penguatan kelembagaan, pembentukan jejaring, peningkatan kualitas dan pemutakhiran data secara rutin, pembangunan infrastruktur data nasional yang terintegrasi, perbaikan akurasi model yang digunakan, serta pengembangan sistem pemantauan jangka panjang yang berkelanjutan. Selain itu, peta ini juga akan digunakan untuk mendukung kebijakan lintas sektor.

Hal ini sejalan dengan kebijakan ekonomi biru yang digagas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang mengutamakan keberlanjutan ekologi dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan ekonomi bagi masyarakat.