Indonesia Susun Peta Nasional Terumbu Karang dan Padang Lamun

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyusun peta nasional untuk sebaran dua ekosistem penting di pesisir yaitu terumbu karang dan padang lamun. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sebaran dan keanekaragaman hayati terumbu karang dan padang lamun tertinggi di dunia.

Penyusunan peta dilakukan bersama The Indonesian Seagrass Mapping Partnership yang mendapat dukungan pendanaan dari The David and Lucile Packard Foundation, sebuah kemitraan yang terdiri dari Universitas Gajah Mada (UGM), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Unversitas Hasanuddin, dan University of Queensland Australia, dan didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) melalui Program Koralestari.

Direktur Konservasi Ekosistem KKP Firdaus Agung, di sela-sela kegiatan Validasi Publik Penyusunan Peta Terumbu Karang dan Padang Lamun Indonesia pada 22 Juli 2025 di Jakarta mengatakan, saat ini penyusunan peta telah memasuki proses validasi publik. Diharapkan pada akhir tahun 2025, peta dapat diluncurkan.

“Pertemuan validasi ini merupakan tonggak terbangunnya jejaring pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemutakhiran data peta terumbu karang dan padang lamun Indonesia. Selain itu juga untuk mendukung rencana aksi nasional, dan pengembangan kegiatan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan padang lamun nasional," ujarnya

Menurut Firdaus, keberadaan peta terumbu karang dan padang lamun Indonesia merupakan bagian strategis dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Biru (NEK) Sektor Kelautan. Khususnya, dalam memastikan ketersediaan data spasial yang akurat dan terverifikasi.

“Hal ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 yang menetapkan Direktorat Konservasi Ekosistem sebagai wali data dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan dan pengelolaan kawasan konservasi serta ekosistemnya. Ini termasuk pengelolaan karbon biru, penyusunan daya dukung dan daya tampung, pengendalian pemanfaatan, serta perizinan pemanfaatan kawasan konservasi," terang Firdaus.

Selain itu, kehadiran peta ini juga diharapkan dapat berkontribusi di tingkat global. Hal ini selaras dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim dan memasukan kontribusi padang lamun dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Sektor kelautan khususnya padang lamun diharapkan akan berkontribusi optimal dalam pencapaian target penurunan emisi.

Validasi publik merupakan tahapan lanjutan, setelah sebelumnya dilakukan survei lapangan dari tahun 2024 hingga awal 2025. Proses validasi publik dilakukan secara hibrida, diikuti oleh 63 orang secara luring dan 112 orang secara daring yang berasal dari pemangku kepentingan terkait yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra konservasi dari seluruh Indonesia.

Prof. Dr. Pramaditya Wicaksono dari UGM yang mewakili The Indonesian Seagrass Mapping Partnership mengatakan, proses validasi dibagi ke dalam kelompok berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Tujuannya, untuk mengoptimalkan informasi yang telah disusun. “Proses validasi ini dibutuhkan sebagai tahapan untuk memastikan peta yang dibuat memiliki representasi yang akurat pada setiap wilayah di Indonesia. Peta ini nantinya ditargetkan dapat dimanfaatkan bersama,” terangnya.

Sementara itu Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman menyampaikan, kehadiran peta ini nantinya diharapkan dapat menjadi fondasi penting untuk pengelolaan laut yang berkelanjutan. Menurut Ilman, YKAN melalui Program Koralestari yang didukung pendanaan oleh Global Fund for Coral Reefs (GFCR), mendukung penuh proses penyusunan peta sebagai langkah strategis untuk memastikan perlindungan ekosistem pesisir yang vital bagi ketahanan pangan, keanekaragaman hayati, dan penghidupan masyarakat.

“Kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan peta ini menjadi contoh nyata sinergi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan demi masa depan laut Indonesia,” sebut Ilman.