Politik dan Pembangunan Hijau untuk Kaltim 2024

Pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada 2024 menjadi ajang pembuktian arah pembangunan di Kalimantan Timur. Sederet upaya pembangunan hijau yang telah dirintis sejak 2010 akan dijaga keberlanjutannya. “Pelatihan dua hari untuk calon legislator ini merupakan upaya penting bagi Kalimantan Timur menjaga kesinambungan semangat pembangunan hijau,” ujar Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kalimantan Timur Profesor Daddy Ruhiyat dalam kegiatan “Pelatihan Modul Prinsip Pembangunan Hijau bagi Peserta Pemilu dan Pilkada 2024”, di Samarinda, Kalimantan Timur.

Pelatihan yang diadakan oleh DDPI dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menghadirkan perwakilan dari 18 partai yang terdaftar dalam Pemilu 2024  sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur. Materi pelatihan yang diberikan antara lain tentang pembangunan hijau dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan hijau.

Para wakil rakyat atau legislator di Kalimantan Timur merupakan salah satu pemangku penting dalam mengegolkan sejumlah kebijakan berwawasan hijau. Beleid tersebut antara lain Master Plan Perubahan Iklim, Peraturan Daerah No. 7 tahun 2018 tentang Perkebunan Berkelanjutan, dan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Selain itu, kewenangan strategis wakil rakyat (legislator) adalah penganggaran (budgeting) dan pengawasan (controlling) jalannya pembangunan di daerah, termasuk isu lingkungan hidup dan perubahan iklim,

Menjelang Pemilu 2024, DDPI merasa perlu menyegarkan dan mempertajam kembali pemahaman tentang pembangunan hijau bagi para pengambil kebijakan tersebut. Sebagai koordinator kegiatan pengendalian perubahan iklim, DDPI memaparkan banyaknya capaian Kaltim. Yang terbaru adalah Kalimantan Timur menandatangani perjanjian penurunan emisi dari deforestasi dengan total nilai sebesar 110 juta USD untuk menurunkan emisi setara 22 juta ton CO₂eq. “Nilai ini memang masih belum sebanding dibandingkan sumber daya yang telah dialokasikan dan digunakan selama beberapa tahun terakhir. Namun, setidaknya hal ini menjadi sebuah penghargaan dan pengakuan atas berbagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca di Kaltim,” kata Profesor Daddy.

Keberhasilan Pembangunan Hijau di Bumi Etam tidak terlepas dari upaya kolaborasi yang salah satunya diwujudkan dalam pengembangan Kesepakatan Pembangunan Hijau atau Green Growth Compact (GGC). Program GGC ini mewadahi upaya para pihak dari berbagai sektor untuk berkomitmen dan berikhtiar dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon serta berkesinambungan.

GGC dikembangkan oleh DDPI Kaltim dengan dukungan YKAN. Hingga 2023 sudah ada 13 inisiatif model yang mewakili berbagai permasalahan pengelolaan di tingkat tapak, bentang lahan, bahkan yurisdiksi.

YKAN berupaya mendorong lebih banyak dan lebih luas ruang percakapan tentang pembangunan hijau di dunia politik. “Semakin sering isu ini dibahas, semakin banyak yang akan peduli,” kata Manajer Senior Program Terestrial YKAN Niel Makinuddin.

Kalimantan Timur, dengan segala kemajuannya dalam pembangunan hijau, akan banyak mendapatkan sorotan di tahun mendatang. Mengingat posisi strategisnya sebagai lokasi Ibu Kota Negara Nusantara. Membekali kandidat legislator dengan isu pembangunan hijau, Niel melanjutkan, adalah upaya membumikannya ke publik. Lantaran mereka akan menjadi juru kampanye pada tahun depan yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat.