Konsultasi Publik Harvest Strategy Perikanan Kakap dan Kerapu

Perikanan kakap dan kerapu merupakan sumber pangan yang penting bagi manusia. Secara ekonomi, perikanan kakap dan kerapu merupakan bisnis bernilai 1,3 miliar dolar Amerika yang melibatkan lebih dari 10.000 kapal dan lebih dari 200 perusahaan di Indonesia. Indonesia sendiri menerima lebih dari 500 juta dolar Amerika setiap tahun hanya dari sektor perikanan ini. Dengan nilai investasi sebesar ini, pengelolaan perikanan kakap dan kerapu secara khusus mutlak diperlukan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono telah menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu melalui KEPMEN KP Nomor 123 tahun 2021.  “Penetapan ini tidak saja secara politis memberikan perhatian dan dukungan yang besar, namun lebih besar lagi mengelola target perikanan ini dengan lebih serius.” Hal ini disampaikan oleh Dr. Ridwan Mulyana, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP dalam sambutannya pada acara Konsultasi Publik Harvest Strategy Kakap dan Kerapu di WPPNRI-713 di Yogyakarta, 16 Juni 2022.

Sejalan dengan penetapan Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu tersebut, penyusunan Harvest Strategy sebagai turunan Rencana Penggelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu pun dilakukan di WPPNRI-713 yang meliputi Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Bali, dan Laut Flores. Inisiasi penyusunan Harvest Strategy Perikanan Kakap dan Kerapu WPPNRI-713 telah dimulai sejak 2019. Bahkan, Harvest Strategy ini telah ditetapkan secara interim pada 2020. Penyusunan  Harvest Strategy  juga didukung oleh kegiatan USAID Supporting Nature and People–Partnership for Enduring Resources (USAID SNAPPER) melalui Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

Harvest Strategy menyediakan informasi yang lebih rinci dari penjabaran rencana pengelolaan perikanan dan menjadi dasar dari siklus pengelolaan adaptif. Hal ini dijabarkan oleh Dr. Ferry Suytawan, Koordinator Kelompok Pengelolaan Sumberdaya Ikan Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan ketika memimpin diskusi pada konsultasi publik yang dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, akademisi, asosiasi perikanan, perusahaan dan komunitas perikanan di WPPNRI-713. “Harvest Strategy ini memperkenalkan pembatasan ukuran minimum batas ikan kakap dan kerapu yang boleh ditangkap dan memberikan panduan ketika Spawning Potential Ratio (perkiraan jumlah ikan yang tersisa di laut) berada di bawah 20 persen khusus untuk WPPNRI-713,” imbuhnya.

 Konsultasi publik ini memperoleh dukungan dan tanggapan yang membangun dari komunitas perikanan guna penyempurnaan dokumen. Beberapa masukan penting yang dapat dicatat adalah bagaimana penerapannya dilakukan, terutama pengurangan upaya penangkapan dan implikasinya bagi nelayan kecil. “Keterlibatan nelayan dan pelaku perikanan dalam pendataan perikanan akan memastikan dukungan dari sektor perikanan untuk penerapan aturan main bagi pengelolaan perikanan,” ujar Glaudy Perdanahardja, Senior Technical Manager, Program Konservasi Perikanan YKAN.

Konsultasi Publik merupakan proses komunikasi dialog atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengelolaan perikanan untuk kepentingan umum. Oleh karenanya, konsultasi publik merupakan metode dalam proses perumusan dan penentuan kerangka kebijakan pengelolaan perikanan kakap dan kerapu. Metode dengan pendekatan terbuka dan partisipatif dalam merancang dan memutuskan sebuah kebijakan merupakan bagian terpenting dari proses konsultasi publik. Proses ini akan menghasilkan rekomendasi bagi penyempurnaan dokumen draf strategi pemanfaatan perikanan kakap dan kerapu di WPPNRI-713.