Nelayan Bontang Menerapkan Teknologi Pemantauan Data Ikan untuk Mengelola Perikanan Kakap-Kerapu yang Berkelanjutan

Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan perikanan yang efektif adalah kurangnya informasi dan data tangkapan. Oleh karenanya, memperkuat praktik pendataan ikan merupakan prioritas penting dalam mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan, utamanya dengan melibatkan nelayan dan pelaku perikanan. Hal ini menjadi pembahasan utama dalam acara “Monitoring dan Evaluasi Uji Coba Pendataan CODRS dan e-Logbook Perikanan Kakap Kerapu Bersama Nelayan Bontang,” pada Senin, 6 Juni 2022, di Bontang, Kalimantan Timur.

Data perikanan diperlukan untuk menginformasikan status dan stok perikanan, sehingga pengambilan keputusan manajemen perikanan dapat dilakukan secara akurat. Dengan ditetapkannya Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu di penghujung tahun 2021 dan tengah dilakukannya penyusunan harvest strategy sebagai turunannya untuk beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), pemantauan data perikanan mutlak dibutuhkan. Terlebih, Indonesia merupakan negara penyuplai kakap dan kerapu terbesar di dunia, dengan produksi tahunan sebesar 119 ribu ton.

Dalam rangka mendukung Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia (KKP), sejak 2016, di bawah payung kegiatan USAID Supporting Nature and People–Partnership for Enduring Resources (USAID SNAPPER), Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mengembangkan inovasi dalam pemantauan data ikan yang efektif dan efisien, melalui Sistem Pendataan Perikanan Oleh Nelayan (CODRS).

Bekerja sama dengan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) dan Direktorat Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, YKAN melanjutkan komitmen pendataan perikanan kakap-kerapu dengan metode CODRS secara kontinu ke daerah yang menjadi target program, salah satunya adalah Bontang yang berada di WPP 713.

“Bontang terpilih menjadi salah satu lokasi pemantauan data perikanan dengan metode CODRS, karena daerah ini sarat dengan aktivitas perikanan kakap dan kerapu, terutama bagi perikanan skala kecil,” ujar Aris Budiarto, M.Si, Sub-Koordinator Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan, Direktorat PSDI, DJPT KKP. Ia juga menegaskan, “Pemantauan data perikanan di Bontang menjadi sangat penting, karena merupakan salah satu bentuk penerapan harvest strategy Perikanan Kakap dan Kerapu di WPPNRI 713 yang meliputi Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Bali, dan Laut Flores.”

Pelibatan nelayan dan inovasi pengambilan data

Metode CODRS melibatkan nelayan yang telah dilatih untuk mengambil foto semua ikan yang ditangkap. Ikan-ikan tersebut disusun secara vertikal di papan ukur, sementara sistem pemantauan kapal SPOT Tracer mencatat posisi penangkapan ikan. Nakhoda atau awak kapal dilengkapi dengan kamera digital, papan pengukur ikan, dan alat pemantau kapal. Pelatihan kepada nelayan dan awak kapal dilakukan untuk memastikan semua ikan yang ditangkap telah diambil gambarnya di atas papan ukur dan posisi penangkapan ikan dengan SPOT Trace tetap aktif menyala selama melaut.

“Keterlibatan nelayan secara langsung dalam pencatatan data perikanan sangat diperlukan guna memastikan ketersediaan data dalam cakupan wilayah tertentu dalam periode waktu yang singkat. Apabila penempatan personel secara khusus dilakukan untuk pengumpulan data perikanan yang mencakup seluruh perairan Indonesia, biaya yang diperlukan akan menjadi sangat besar,” ujar Sustainable Fisheries Senior Manager Yayasan Konservasi Alam Nusantara Glaudy Perdanahardja.

Lebih lanjut ia menambahkan, “Keterlibatan nelayan (dan pelaku perikanan) dalam pendataan perikanan akan memastikan adanya dukungan langsung dari para pelaku aktif dalam sektor perikanan untuk temuan (hasil pemantauan data perikanan) yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan pengelolaan perikanan.”

Selain menggunakan CODRS, pemantauan data perikanan di Bontang juga dilakukan dengan metode e-logbook yang dikembangkan oleh Direktorat PSDI, DJPT KKP selama beberapa tahun terakhir. “CODRS merupakan metode verifikasi pada pendataan e-logbook untuk perikanan skala kecil. Kedua sistem pendataan data perikanan dapat saling mendukung dalam penguatan pendataan perikanan skala kecil di Indonesia,” ungkap Ade Setia Januar, Sub-Koordinator Pemantauan Pengelolaan Sumberdaya Ikan, Direktorat PSDI, DJPT KKP.

Merancang pendekatan pengelolaan perikanan kakap dan kerapu, khususnya di Indonesia, memerlukan pemahaman mendalam tentang perikanan ini, kerangka pengelolaan saat ini, dan teknologi yang tersedia untuk mendukung pengelolaan. Pemantauan data akan status dan stok perikanan yang efisien merupakan acuan utama bagi regulasi praktik penangkapan ikan melalui aturan pengendalian panen yang dapat ditegakkan dan disepakati oleh perusahaan perikanan, pemilik kapal, dan nakhoda. Semua upaya ini dimulai dari pendataan perikanan yang efektif dan efisien.