Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Luncurkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah

Forum multipihak memainkan peranan penting dalam mendukung percepatan pemulihan ekosistem mangrove. Hal tersebut mengemuka dalam lokakarya dengan tema “Membangun Lingkungan Hidup Wilayah Pesisir Sumatera Selatan”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Musi, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) pada tanggal 8 Desember 2022 di Palembang. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan SK Gubernur Sumatera selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua KKMD Provinsi Sumatera Selatan.

Luas mangrove di Provinsi Sumatera Selatan adalah 158.900 hektare (KLHK, 2021). Ini merupakan 27,98% dari total luas mangrove di Sumatera (567.900 ribu hektare). Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga keberlanjutannya. Peran forum multipihak menjadi amat penting dalam hal ini, sehingga menjadi dasar pembentukan KKMD di Provinsi Sumatera Selatan.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap upaya-upaya perlindungan ekosistem mangrove. Hal ini membutuhkan strategi perencanaan yang baik dengan didukung kerja sama erat semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada BPDAS Musi, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara yang selama ini mengawal proses pembentukan KKMD Provinsi Sumatera Selatan,” jelas Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam sambutan tertulisnya.

Dukungan kepada KKMD Provinsi Sumatera Selatan juga datang dari pemerintah pusat. ”KKMD menjadi penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait pelestarian mangrove. KLHK siap mendukung KKMD di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Selatan,” terang Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dyah Murtiningsih pada kesempatan tersebut.

KKMD Provinsi Sumatera Selatan merupakan wadah bagi para pemerhati mangrove yang berasal dari berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, LSM, swasta, maupun masyarakat untuk bergerak secara bersama-sama dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove. “Dengan adanya KKMD Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat membangun sinergitas antar pemangku kepentingan untuk mendukung upaya pelestarian mangrove, sehingga akan memberikan dampak positif, yaitu aspek pelestarian mangrove itu sendiri serta berkontribusi kepada peningkatan perekonomian masyarakat,” terang Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Pandji Tjahjanto yang juga menjabat sebagai Ketua KKMD Provinsi Sumatera Selatan.

Hal senada juga disampaikan Kepala BPDAS Musi Sulthani Aziz. “Tugas kita adalah membangun satu skema pelestarian lingkungan yang komprehensif. Pada prosesnya masyarakat harus dilibatkan, sehingga terbangun sebuah sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat,” kata Aziz.

Aspek sosial menjadi hal penting yang tidak bisa dipisahkan dalam pengelolaan pesisir. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian mangrove menjadi faktor sukses upaya pelestarian mangrove. “KKMD Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat mendorong pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Mangrove tetap terjaga, masyarakat juga sejahtera,” terang Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Suman Asra Supriono.

“Strategi pengelolaan kolaboratif berbasis ekosistem, menjadi hal penting yang harus diupayakan dalam konteks pengelolaan pesisir terpadu. KKMD diharapkan bisa mengambil peranan dalam hal ini. Pada pelaksanaannya, kami siap mendukung KKMD Provinsi Sumatera Selatan untuk menuju pengelolaan restorasi ekosistem mangrove yang lebih baik. Sebagai contoh, saat ini YKAN dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sedang mengembangkan model pengelolaan ekosistem mangrove sebagai solusi alami menghadapi perubahan iklim,” pungkas Direktur Program MERA YKAN Muhammad Imran Amin.