KKP dan YKAN Dukung Penguatan Masyarakat Hukum Adat Melalui Forum Adat Nasional 2023

Sebagai upaya perlindungan, pengakuan, dan penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Forum Adat Nasional 2023, pada 15-16 Desember 2023 di Yogyakarta. Kegiatan yang didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) ini memiliki tema “Sinergi dan Optimalisasi Peran Masyarakat Hukum Adat dan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.”

“MHA yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan masyarakat yang rentan terhadap berbagai perubahan kondisi lingkungan. Padahal, wilayah tersebut menyimpan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang tinggi. Forum Adat Nasional ini diharapkan menjadi wadah dan sarana komunikasi antar lembaga dan MHA untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. MHA mendukung agenda prioritas KKP utamanya pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah kelola MHA merupakan salah satu bentuk dari other effective area-based conservation measures (OECM) dan didorong untuk mendukung target perluasan kawasan konservasi 30% sampai dengan 2045,” terang Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaf Manoppo.

Victor menambahkan bahwa dukungan dan penguatan bagi MHA yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dilakukan agar MHA memiliki daya saing dengan masyarakat lain, mampu mengelola wilayahnya dengan baik, serta mampu menjadi bagian penting dari isu-isu global yang terus berkembang.

Kerja sama saling mendukung antar pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah, LSM, akademisi maupun komunitas MHA amat diperlukan untuk kemajuan pengembangan MHA. “Beberapa bentuk penguatan MHA yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama para mitra di antaranya adalah dengan penguatan kelembagaan MHA yang salah satunya melalui pembentukan unit pengelola MHA yang berfokus pada segala bentuk pengelolaan sumber daya di wilayah kelola MHA, pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya dan mata pencaharian alternatif serta pengembangan ekonomi, fasilitasi kemitraan dan jejaring,” jelas Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K) KKP Muhammad Yusuf.

Berbagi pembelajaran

Forum Adat Nasional juga digunakan sebagai ajang berbagi pembelajaran antar pemangku kepentingan dalam penguatan MHA. “YKAN sebagai mitra pembangunan terus mendukung efektivitas dan optimalisasi pelibatan peran serta dan pemberdayaan MHA dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan wilayah pesisir perlu dioptimalkan dengan menerapkan prinsip-prinsip kearifan lokal, adat istiadat, dan konservasi,” jelas Manajer Senior Bentang Laut Kepala Burung YKAN Lukas Rumetna pada sesi diskusi interaktif.

Lukas kemudian memberikan contoh tentang kolaborasi kearifan lokal dan sains dalam pengelolaan sasi yang dilakukan oleh YKAN bersama para mitra MHA di Provinsi Papua Barat Daya telah memberikan manfaat secara ekologi, sosial, dan ekonomi.

Harapan tersemat agar Forum Adat Nasional ini bisa memberikan dampak secara luas dan berkelanjutan. “Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang edukasi, sosialisasi, penyadartahuan, dan publikasi terkait eksistensi MHA Indonesia di tingkat nasional dan global dan strategisnya posisi komunitas MHA dalam kaitannya mendukung kebijakan pemerintah dan menjawab berbagai isu global yang berkembang di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” kata Ketua Tim Kerja MHA KKP Mohammad Ismail.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua MHA Werur Junus Rumansara. “Dengan adanya forum ini, kami sebagai perwakilan MHA dapat menyampaikan informasi, aspirasi, dan tantangan yang dialami oleh MHA di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kami berharap, pemerintah dan para pemangku kepentingan terus mendampingi MHA, untuk mendukung pengelolaan alam yang lestari,” pungkas Yunus.