COP 27: Pembelajaran dari Program FCPF-CF Kalimantan Timur

Yayasan Konservasi Alam Indonesia (YKAN) mengusung sebuah sesi diskusi di Paviliun Indonesia dalam perhelatan Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim ke-27 atau COP27 di Mesir, bertema “Forest Carbon Partnership Facility’s Emission Reduction Program in East Kalimantan, Indonesia: Progress and Lessons Learned”, pada hari Selasa (15/11). Tema ini menyoroti penerimaan pembayaran pertama dari program pengurangan emisi gas rumah kaca yang dikenal dengan Program Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan atau Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF). Pembayaran ini mencatatkan Indonesia sebagai negara pertama di kawasan Asia Pasifik  bagian timur yang menerima pembayaran dari Program FCPF-CF.  Program FCPF-CF diimplementasikan di 47 yurisdiksi di seluruh dunia. 

“Ini merupakan milestone penting dan merupakan wujud pengakuan internasional atas usaha kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra swasta, akademia, komunitas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia. FCPF adalah salah satu contoh bahwa kita semua dapat bekerja bersama sebagai sebuah bangsa dalam menekan emisi gas rumah kaca,” papar Laksmi Dhewanthi, M.A., Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat membuka diskusi panel. Menurutnya, program REDD+ dan mekanisme pembayaran berbasis kinerja ini dapat diimplementasikan dan menjadi program insentif yang tepat untuk upaya Indonesia dalam memitigasi perubahan iklim, terutama dari sektor Forestry and Other Land Use (FOLU).  

Andre Rodrigues de Aquino, Lead Environmental Specialist for Indonesia and Timor-Leste Bank Dunia, juga menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak dalam mendukung keberhasilan program pengurangan emisi ini. “Kita tidak bisa mengesampingkan pentingnya jaringan kemitraan di level provinsi yang memastikan setiap infrastruktur berjalan untuk mencapai target program.”  

Diskusi panel tersebut menyajikan pengalaman Pemerintah Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur dalam merancang, merundingkan, dan mengimplementasikan program pengurangan emisi FCPF, termasuk bagaimana usaha yang telah dilakukan dalam membangun komitmen dan kemitraan multipemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan program. Panel diskusi ini juga menyoroti kemajuan yang telah dicapai, tantangan yang dihadapi, langkah selanjutnya, dan pembelajaran yang diperkaya dengan perspektif dari para pendukung FCPF. 

Pada 2015, Kalimantan Timur terpilih sebagai provinsi utama untuk implementasi Program REDD+ di Indonesia, yang merupakan upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, melalui mekanisme FCPF Carbon Fund. Telah disadari sejak awal, bahwa pengurangan emisi skala besar hanya akan tercapai dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan yurisdiksi yang diterapkan pun dinilai efektif mengatasi krisis iklim, di mana setiap pemerintah daerah memainkan peranan kunci untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.  

Rane Cortez, Global Director for Natural Climate Solutions dari The Nature Conservancy, sebagai mitra yang telah bersama-sama dengan YKAN mendampingi Kalimantan Timur dalam mendorong pembangunan hijau mengatakan, pendekatan yurisdiksi ini menyoroti pentingnya mencari kepemimpinan yang efektif di setiap wilayah dan sektor, serta pemangku kepentingan utama, sehingga bisa membangun kepercayaan dan membangun visi yang sama; mengintegrasikan pemetaan kerja; dan meningkatkan akuntabilitas dengan adanya transparansi pendanaan.  FCPF-CF ini membuktikan bahwa nilai ekonomi karbon ternyata bisa membantu program penurunan emisi.  

Menurut Profesor Daddy Ruhiyat,  Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur, ada empat hal yang paling berkontribusi terhadap kesuksesan pengurangan emisi di Kaltim. Pertama, penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung kegiatan mitigasi. Kedua,  integrasi program FCPF ke dalam program pembangunan. Ketiga, pelibatan seluruh pemangku kepentingan dari tahap perencanaan hingga implementasi. Keempat, pengarusutaman strategi penurunan emisi secara berkesinambungan.  Dia menyatakan implementasi FPCF- CF merupakan hal baru, di mana belum ada rujukan sama sekali, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Profesor Daddy menambahkan, FCPF-CF merupakan program yang basisnya berdasarkan kinerja, maka dari itu mengharuskan Kalimantan Timur mendanai dulu program-program penurunan emisinya. “Jika program penurunan emisi tersebut gagal, maka tidak ada kompensasi yang kami dapat dari Bank Dunia, situasi ini adalah risiko yang kami hadapi,” ujarnya. 

Diskusi panel yang dimoderatori Herlina Hartanto, Direktur Eksekutif YKAN, ini juga menghadirkan  

Maria Elena Herrera Ugalde, National Forest Financing Fund Kosta Rika.  Kosta Rika adalah negara kecil di Amerika Tengah dengan luas 5 juta hektare yang 50 persen wilayahnya masih berupa tutupan hutan. Maria Elena berbagi kisah sukses penerapan program FCPF-CF di Costa Rica dengan mengintegrasikan program FCPF ke dalam kebijakan nasional dan menjalin kemitraan yang kuat dengan masyarakat adat.  

Seperti yang diketahui, pada 8 November 2022, Indonesia telah menerima pembayaran pertama sebesar 20,9 juta dolar Amerika dari total target pembayaran insentif sebesar 110 juta dolar Amerika untuk mencapai target pengurangan emisi sebesar 22 juta ton CO2eq pada 2024.  

Dr. Ir. H. Isran Noor, Gubernur Kalimantan Timur, dalam sambutan penutupnya yang diwakilkan oleh Sri Wahyuni, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mengatakan bahwa motivasi dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjalankan program FCPF karena sejalan dan searah dengan visi-misi Kaltim Hijau, yang sudah dideklarasikan pada tahun 2010, jauh sebelum inisiatif FCPF dimulai. 

Lebih lanjut ia mengatakan, “Kami akan terus melanjutkan proses transformasi menuju ekonomi hijau dan berketahanan iklim. Namun, penting untuk menggarisbawahi bahwa aksi mitigasi perubahan iklim dengan menekan tingkat deforestasi dan degradasi hutan ini sejatinya tidak hanya berdampak positif di skala nasional dan global, tetapi juga harus memberi manfaat bagi masyarakat Kalimantan Timur, termasuk kesejahteraan masyarakat adat dan komunitas setempat. Slogan hutan sehat, warga sejahtera, harus terwujudkan di Kalimantan Timur.”