Langsung ke Konten
Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Kalimantan Timur (BMUV-IKI)

Publikasi

Area dengan Nilai Konservasi Tinggi

Program Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (BMUV-IKI)

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau dalam 10 tahun terakhir sejak tahun 2010 telah mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai empat kali lipat. Jika pada tahun 2010 sebesar 35.582,70 ha maka pada tahun 2019 luas perkebunan kelapa sawit mencapai 135.090,76 ha (Publikasi BPS Berau dalam Angka 2010 dan 2019). Berdasarkan informasi tersebut maka penting untuk mempertahankan produktivitas area peruntukan perkebunan yang masih tersisa di Kabupaten Berau, termasuk melestarikan area dengan nilai konservasi tinggi sesuai dengan pedoman yang telah ada.
Dokumentasi

Area dengan Konservasi Tinggi (ANKT) dan Penerapan Praktik Perkebunan Berkelanjutan.

Unduh

Buku dan Jurnal Program Perkebunan Berkelanjutan

  • Indonesia menjadi salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Menurut data terakhir Badan Pusat Statistik (2021), provinsi Kalimantan Timur memiliki lahan perkebunan sawit sebesar 1,36 juta hektare. Sekitar 75 persen dari total wilayah Berau atau sekitar 1,6 juta hektare masih berupa hutan. Karena sebagian besar lahan yang memenuhi syarat untuk pengembangan perkebunan sawit masih berupa hutan primer dan sekunder, maka jika kawasan tersebut terkonversi akan menghasilkan hingga 60 juta ton emisi karbon hutan (CPI, 2018). Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dapat mengurangi dampak tersebut, sekaligus menjaga kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi. Dengan perizinan yang benar maka jumlah konflik tenurial akan menurun dan area dengan nilai konservasi tinggi tetap terjaga.

    Cerita di Kebun Sawit | Praktik Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Timur

    Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dapat mengurangi dampak tersebut, sekaligus menjaga kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi. Dengan perizinan yang benar maka jumlah konflik tenurial akan menurun dan area dengan nilai konservasi tinggi tetap terjaga.

    Unduh
  • Buku kumpulan salinan regulasi daerah terkait perkebunan berkelanjutan dicetak atas kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Kalimantan Timur dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan didukung oleh Pemerintah Jerman (Federal Ministry for The Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety) untuk Proyek Pembangunan Perkebunan Sawit Rendah Emisi di Berau dan Kalimantan Timur.

    Regulasi Perkebunan Berkelanjutan

    Buku/Jurnal

    Kumpulan Salinan Regulasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tentang Perkebunan Berkelanjutan.

    Unduh
  • Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau dalam 10 tahun terakhir sejak tahun 2010 telah mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai empat kali lipat. Jika pada tahun 2010 sebesar 35.582,70 ha maka pada tahun 2019 luas perkebunan kelapa sawit mencapai 135.090,76 ha (Publikasi BPS Berau dalam Angka 2010 dan 2019). Berdasarkan informasi tersebut maka penting untuk mempertahankan produktivitas area peruntukan perkebunan yang masih tersisa di Kabupaten Berau, termasuk melestarikan area dengan nilai konservasi tinggi sesuai dengan pedoman yang telah ada.

    Dokumentasi Penerapan Perkebunan Berkelanjutan

    Dokumentasi Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) dan Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik.

    Unduh
  • Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan ekologi dan ekonomi tertinggi di Indonesia. Kendati demikian, Kalimantan Timur juga menghadapi tantangan berupa warisan tiga dekade akibat pengelolaan hutan alam, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang tidak berkelanjutan.

    Kolaborasi Hijau untuk Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan

    Lembar Fakta

    Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan ekologi dan ekonomi tertinggi di Indonesia. Kendati demikian, Kalimantan Timur juga menghadapi tantangan berupa warisan tiga dekade akibat pengelolaan hutan alam, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang tidak berkelanjutan.

    Unduh
  • Program SIGAP mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat di kampung-kampung yang lebih dulu untuk melakukannya. Kini mereka mampu merencanakan pembangunan sekaligus mempertahankan konservasi sumber daya alam, hutan, dan lahan yang menjadi aset kampung.

    Menjaga Kebun Berkelanjutan

    Lembar Fakta

    Program SIGAP mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat di kampung-kampung yang lebih dulu untuk melakukannya. Kini mereka mampu merencanakan pembangunan sekaligus mempertahankan konservasi sumber daya alam, hutan, dan lahan yang menjadi aset kampung.

    Unduh

Sorotan

Tanaman porang menjadi sumber daya alternative yang meroket pada saat pandemi COVID-19

Berita Konservasi Terkini

Porang, dari Gulma Menjadi Berguna

Potensi porang tersebut menjadi dasar pertimbangan pengembangan sumber pendapatan alternatif pada Program Kampung SIGAP Sektor Perkebunan Sawit di Kabupaten Berau.

Bingka Kaltim: Mencermati Undang-Undang Cipta Kerja di Sektor Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

Opini

BINGKA KALTIM: Mencermati Undang Undang Cipta Kerja di Sektor Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

Perubahan lainnya dari UU Cipta Kerja adalah mengubah konsepsi kegiatan usaha. Dari yang semula berbasis izin usaha menjadi penerapan standar dan berbasis risiko.

Area Konservasi di tengah perkebunan sawit PT Sentosa Kalimantan Jaya, bukti upaya penyelarasan kegiatan ekonomi dan konservasi.

Info Proyek

Digitalisasi Sistem Data dan Informasi Perkebunan di Kalimantan Timur

YKAN bekerja dengan Pemerintah didukung oleh BMU-IKI dan Pemerintah jerman membangun sebuah sistem infomasi dan data spasial dalam upaya Program Pembangunan Perkebunan Sawit Berkelanjutan.

Sekretaris Desa Gunung Sari (Bpk Darwis) menjelaskan Peta 3D kepada warga yang mengikuti pelatihan di Kecamatan Segah (Maret 2018).

Info Proyek

Pendekatan SIGAP Perbaiki Tata Kelola di Kampung Gunung Sari dan Kampung Long Ayan

Keberadaan perkebunan sawit seharusnya menjadi dasar perencanaan pembangunan dan tata ruang (spasial) untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan hidup untuk warga.

Tampilkan Semua