Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Kalimantan Timur (BMUV-IKI)

Transformasi ekonomi yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak 2010 melalui Kaltim Hijau, terus bergulir dan diwujudkan dalam setiap strategi pembangunan. Kalimantan Timur berusaha mengganti sumber ekonomi dari industri esktraktif menuju industri yang terbarukan, salah satunya melalui sektor perkebunan. Sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit telah menyumbang besar dalam perekonomian Kalimantan Timur.

• Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor perkebunan sebesar 4,97 persen (Rp16,95 triliyun) dari total PDRB Kaltim
• Luasan Izin Usaha Perkebunan di Kaltim 2,75 juta hektare
• Luas perkebunan kelapa sawit  aktif 1,3 juta hektare

^{(Badan Pusat Statistik (BPS), 2021)}

Oleh karena itu, Pemerintah provinsi menyadari perlunya kebijakan yang menyelaraskan antara perkebunan dengan pembangunan hijau. Sebuah skema yang dikenal sebagai perkebunan berkelanjutan. Kebijakan tersebut didukung Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) melalui program perkebunan kelapa sawit rendah emisi yang mendapatkan  pendanaan International Climate Initiative dari Kementerian Federal untuk Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Perlindungan Konsumen (BMUV-IKI) .  Upaya ini dimulai dari 2015 dengan lokasi kerja di Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau. Bersama dengan  para pemangku kepentingan, program ini dijalankan untuk mencapai empat keluaran. 

• Pertama: penguatan tata kelola, tata guna lahan dan kapasitas pemerintah untuk melakukan perencanaan dan pengawasan.
• Kedua: analisa sosio-ekonomi dan lingkungan yang mendukung pembuatan kebijakan pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan.
• Ketiga: penguatan kapasitas masyarakat dalam menata lahan dan mengelola konflik sehingga memperoleh manfaat dari perkebunan sawit.
• Keempat: pembentukan forum multipihak sebagai ruang dialog untuk mendorong penyelesaian isu-isu perkebunan sawit.

Mitigasi and Kompensasi

Penerapan prosedur mitigasi dan kompensasi di perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk mendorong pelestarian keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, serta nilai-nilai sosial dan budaya. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mencegah atau menanggulangi dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi atau telah terjadi akibat suatu rencana kegiatan dan usaha. Pada aspek mitigasi, YKAN mengintegrasikan perencanaan pembangunan hijau dengan rencana pembangunan melalui pendekatan Development by Design  (DbD) dan mengembangkan pilot skenario mitigasi di perusahaan (bekerja sama dengan Grup Tsani Hutani Abadi). 

Adapun kompensasi adalah segala bentuk imbalan atau jasa yang diberikan kepada lingkungan atau masyarakat yang terdampak. Skema kompensasi merujuk pada kriteria 7.3 dari Roundtable   Sustainable   Palm   Oil (RSPO). Pada kriteria tersebut, mensyaratkan  penanaman   baru   sejak   November   2005   tidak   menggantikan  kawasan  hutan  primer  atau  kawasan  lain  yang  dibutuhkan  untuk  memelihara  atau  meningkatkan  satu atau lebih (Bernilai Keanekaragaman Hayati). Berdasarkan aturan itu, YKAN mendukung pembuatan katalog  kompensasi  untuk  subtopik Perhutanan Sosial (PS), Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) yang dikembangkan bersama instrumen Compensation Support Facility yang membantu menganalisis “liability” dari suatu perusahaan dengan pendekatan DbD dan berbasis data spasial. 

Kampung SIGAP di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

YKAN mengimplementasikan pendekatan  Aksi  Inspiratif  Warga  untuk  Perubahan (SIGAP)   dalam   pendampingan masyarakat  di   sekitar  perkebunan  sawit di Kabupaten Berau. Terdapat lima kampung terpilih yang menjadi tempat implementasi SIGAP di sektor perkebunan sawit selama lima tahun (2017-2022).  YKAN bersama mitra Yayasan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Umat mendamping Kampung Long Ayan, Kampung Gunung Sari, Kampung Biatan Bapinang, Kampung Biatan Lempake, dan Kampung Karangan. 

Setelah program berjalan, kini setiap kampung memiliki area  dengan  nilai  konservasi  tinggi  (ANKT).  Warga bersama fasilitator lokal berhasil menghasilkan   peta   tiga   dimensi   dan   peta   Rencana   Tata   Guna   Lahan   (RTGL).   Selanjutnya,   setiap   kampung   yang   sudah memiliki   perencanaan   pembangunan   dengan data pendukung peta tersebut, kemudian mendapatkan Insentif Berbasis Kinerja (IBK). Penggunaan insentif ini disepakati untuk dua sektor, yaitu pengelolaan konservasi dan pemberdayaan ekonomi. 

Forum Multipihak 

Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan (FKPB) merupakan salah satu amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Peraturan Daerah  menyokong hadirnya satu forum komunikasi di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Di Bumi Etam, kelahiran FKPB mendapat dukungan penuh dari Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI). Hingga 2022, sudah terdapat dua forum yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau.  Kedua Forum telah mendukung pengembangan perkebunan berkelanjutan dengan berperan dalam lahirnya sejumlah regulasi daerah, penyelenggaraan webinar, dan sosialisasi penetapan ANKT di Kalimantan Timur.

Digitalisasi data dan informasi perkebunan

Salah satunya upaya percepatan perkebunan berkelanjutan adalah pengembangan sistem data dan informasi. RAN (Rencana Aksi Nasional) Perkebunan Sawit Berkelanjutan pun mengamanatkan untuk menguatkan data dasar perkebunan. Penguatan sistem data dan informasi ini bermanfaat dalam menyelesaikan status usaha lahan yang terindikasi dalam kawasan penting, seperti hutan dan ekosistem gambut. Kegunaan lainnya adalah untuk penanganan sengketa lahan perkebunan di kawasan area penggunaan lain (APL).  

YKAN bersama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kabupaten Berau mengembangkan sejumlah instrumen untuk digitalisasi data dan informasi perkebunan. Instrumen pertama, menggunakan basis data spasial adalah WebGIS Perkebunan yang ada di tingkat provinsi dan Kabupaten Berau. Instrumen selanjutnya yang dibuat adalah SIP-Kebun, yaitu Sistem Informasi dan Pelaporan dari perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dikirimkan secara daring (online). Terakhir, di Kabupaten Berau, YKAN mendukung pembuatan aplikasi pratinjau perizinan untuk investor yang berminat berusaha di sektor berbasis lahan.  Aplikasi ini akan membantu para aparatur di tingkat kabupaten untuk mempermudah dan mempendek prosedur birokrasi pemberian izin kepada para calon investor.