Perspektif

Kabupaten Berau Miliki Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan

Inauguration FKPB
Keterangan Foto Pelantikan pengurus dan anggota Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan masa bakti 2019-2022 Kabupaten Berau. © YKAN

Pada 2019, Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan di Kabupaten Berau (Forum KPB Berau) resmi lahir. Kehadiran forum ini dikuatkan dengan Peraturan Bupati Berau No. 52 tahun 2019. Forum ini menjadi Forum KPB pertama di tingkat kabupaten se-Kalimantan Timur.

Kabupaten Berau membentuk Forum KPB karena sekitar empat persen wilayahnya terdiri dari perkebunan kelapa sawit. Kabupaten Berau memiliki hutan lindung seluas 2,2 juta hektare atau 75 persen dari luas wilayahnya, yang terdiri dari hutan primer dan sekunder. Selain kelapa sawit, di Kabupaten Berau juga ada beberapa komoditas unggulan yang bisa menjadi primadona perkebunan yaitu lada, kelapa, karet, kakao, dan kopi.

Pelantikan pengurus dan anggota Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan masa bakti 2019-2022 Kabupaten Berau.
Keterangan Foto Pelantikan pengurus dan anggota Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan di Hotel Bumi Segah oleh Bupati Berau Muharram (Januari 2020) © YKAN

Kehadiran Forum KPB Berau bertujuan untuk mendukung, mengembangkan, dan memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan perkebunan yang bersifat multisektor. Dalam melaksanakan tugasnya, Forum dibantu oleh beberapa kelompok kerja (pokja), antara lain Pokja Lingkungan Hidup dan Konservasi Keanekaragaman Hayati, Pokja Sosial-Ekonomi dan Budaya, Pokja Advokasi dan Kebijakan, serta Pokja Kerja sama dan Pengembangan.

Sejak dilantik pada 21 Januari 2020, Forum KPB Berau telah melaksanakan berbagai kegiatan, baik berupa persiapan sekretariat maupun rapat dan diskusi serta penyiapan dokumen pendukung operasional.  Namun, kegiatan Forum belum optimal karena tiap pertemuan masih belum memenuhi kuorum disebabkan kesibukan tiap instansi atau lembaga serta terbatasnya ruangan kerja untuk kegiatan koordinasi dan diskusi informal.

Di luar keterbatasan tersebut, Forum berhasil menyusun rencana tindak lanjut, antara lain: penguatan database perkebunan, penetapan Areal Indikatif dengan Nilai Konservasi Tinggi di Kawasan Perizinan Usaha Perkebunan, serta penegakan hukum dan peraturan terkait perkebunan berkelanjutan. Kegiatan lainnya antara lain melegalisasi kemitraan dengan petani (baik petani plasma maupun petani mandiri), mendorong efektivitas kepatuhan pelaku usaha perkebunan (perusahaan dan masyarakat) terhadap peraturan perundangan dan standar keberlanjutan yang berlaku, serta peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun. Forum pun mendukung penyelesaian konflik (tenurial, lingkungan dan sosial) termasuk plasma dan perburuhan, serta mengenai isu kebun masyarakat yang masuk ke dalam kawasan hutan. Yang tak kalah pentingnya adalah dukungan forum terhadap  perlindungan tenaga kerja, pembangunan dan peningkatan jalan pendukung, peningkatan sinergitas antar organisasi perangkat daerah dalam pembangunan perkebunan, serta  percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun.

Beberapa keluaran yang dicapai Forum ini adalah terselenggaranya diskusi tematik dan pelatihan Forum KPB di Kabupaten Berau. Diskusi-diskusi tersebut di antaranya Focus Group Discussion (FGD)  tindak lanjut Policy Brief (Pemberdayaan Pekebun Swadaya Menuju Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan), FGD tentang Pemberdayaan Pekebun Swadaya Menuju Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan; diskusi tematik tentang Koordinasi Daerah Kabupaten Berau Terkait Pembahasan Rencana Kerja Tahun 2021’ dan FGD tentang Kepatuhan terhadap Regulasi Perizinan. Di samping itu juga diselenggarakannya Webinar Bingka Kaltim seri pertama dengan topik “Bincang Komoditas Perkebunan Lestari, Menggagas Peta Jalan Pembangunan Hijau Berau Melalui Investasi Komoditas Lestari”, serta tersusunnya Policy Brief tentang “Pemberdayaan Pekebun Kelapa Sawit Menuju Perkebunan Berkelanjutan di Kabupaten Berau”.