Siaran Pers

KKP bersama Pemprov Maluku dan YKAN Perkuat Pengawasan Berbasis Masyarakat di Kawasan Konservasi Teon, Nila, dan Serua

Pengenalan EarthRanger Mobile
Keterangan Foto Materi pelatihan mencakup pengenalan EarthRanger Mobile untuk pelacakan lokasi, pencatatan patroli, dokumentasi kejadian, dan simulasi penggunaan. © Adia Puja/YKAN

Media Contacts

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menyelenggarakan Pelatihan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Tingkat Pemula di Balai Negeri Lesluru, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS), Kabupaten Maluku Tengah, pada 23–25 September 2026. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan, mendokumentasikan aktivitas di laut, serta mendukung pengelolaan kawasan konservasi melalui pemanfaatan teknologi.

“Masyarakat merupakan mitra penting pemerintah dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Melalui pelatihan yang terstandar, anggota Pokmaswas diharapkan memahami tugas dan kewenangannya, mampu mengenali pelanggaran, serta menyampaikan informasi yang dapat ditindaklanjuti oleh aparat berwenang. Peningkatan kapasitas ini penting agar pengawasan berbasis masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan,” terang Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KKP I Nyoman Radiarta.

Pelatihan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Tingkat Pemula
Keterangan Foto Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menyelenggarakan Pelatihan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Tingkat Pemula di Balai Negeri Lesluru, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS), Kabupaten Maluku Tengah, pada 23–25 September 2026. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan, mendokumentasikan aktivitas di laut, serta mendukung pengelolaan kawasan konservasi melalui pemanfaatan teknologi. © Adia Puja Pradana/YKAN

Nyoman menambahkan, kegiatan ini juga mendukung pelaksanaan program prioritas ekonomi biru KKP, khususnya perluasan dan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut, penguatan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mendukung upaya Indonesia meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, yang saat ini telah mencapai 30,9 juta hektare dan ditargetkan menjadi 97,5 juta hektare pada 2045.

Kegiatan diikuti oleh lebih dari 40 peserta. Selain anggota Pokmaswas, pelatihan ini melibatkan Badan Latupati TNS, perwakilan kelompok perempuan dan pemerintah kecamatan. Keterlibatan lembaga adat dan unsur masyarakat lainnya diperlukan untuk membangun pemahaman bersama mengenai pengawasan kawasan konservasi, termasuk kaitannya dengan aturan adat dan praktik pemanfaatan sumber daya laut setempat.

Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Teon, Nila, dan Serua seluas 683.826,89 hektare telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2026 pada 2 September 2026. Kawasan ini memiliki ekosistem terumbu karang, padang lamun, daerah pemijahan ikan, serta habitat penting bagi sejumlah biota laut, termasuk hiu martil.

Penetapan kawasan konservasi tersebut memerlukan dukungan pengelolaan dan pengawasan yang melibatkan masyarakat, terutama mengingat kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan akses transportasi maupun komunikasi antarpulau.

Pelatihan ini menggunakan Modul Pelatihan Pokmaswas Tingkat Pemula yang diterbitkan KKP. Modul tersebut menjadi acuan pembelajaran agar anggota Pokmaswas memiliki pemahaman yang sama mengenai kelembagaan, konservasi ekosistem dan biota perairan, prosedur operasional pengawasan, serta komunikasi yang efektif.

“Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai pengawasan, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan menyusun rencana kerja, mengumpulkan informasi, dan membuat laporan kegiatan. Kami berharap setiap kelompok dapat menerapkan materi pelatihan sesuai dengan kondisi wilayahnya dan membangun komunikasi yang baik dengan instansi pengawasan serta unit pengelola kawasan konservasi,” ujar Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan KKP Joni Haryadi.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan pula penyerahan Surat Keputusan (SK) pengukuhan kepada empat Pokmaswas, yakni Pokmaswas Naworita dari Pulau Teon, Asyalna dan Lettelu dari Pulau Nila, serta Anser dari Pulau Serua. Penyerahan SK ini menjadi bagian dari penguatan kelembagaan Pokmaswas yang dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas agar setiap kelompok dapat menjalankan tugas pengawasan secara terarah dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Keterangan Foto Pelatihan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Tingkat Pemula di Balai Negeri Lesluru, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS), Kabupaten Maluku Tengah, pada 23–25 September 2026. © Nugroho Arif Prabowo/YKAN

“Penyerahan SK kepada empat Pokmaswas ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kawasan konservasi. Kami berharap pelatihan ini dapat membekali para anggota dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya, sekaligus membangun koordinasi yang baik dengan petugas pengawasan dan unit pengelola kawasan konservasi,” kata Kepala DKP Provinsi Maluku Erawan Asikin.

Memperkuat Peran Masyarakat dalam Pengawasan

Selama tiga hari, peserta mengikuti pembelajaran melalui pemaparan materi, diskusi, kerja kelompok, bermain peran, dan simulasi lapangan. Materi disampaikan oleh pelatih dari Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan KKP, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon, DKP Provinsi Maluku, serta YKAN.

Salah satu materi pelatihan adalah pengenalan aplikasi EarthRanger Mobile untuk mendukung kegiatan patroli dan pencatatan informasi di lapangan. Melalui aplikasi ini, anggota Pokmaswas diperkenalkan pada fitur pelacakan lokasi, pencatatan patroli, serta pendokumentasian kejadian. Peserta juga mengikuti simulasi penggunaan aplikasi secara berkelompok untuk memahami penerapannya dalam kegiatan pengawasan.

Penggunaan teknologi tersebut diharapkan dapat membantu Pokmaswas mendokumentasikan hasil pengamatan secara lebih sistematis dan menyampaikan informasi kepada instansi terkait. Pendekatan ini melengkapi sistem pengawasan yang dikembangkan bersama pemerintah.

Esomi Anthony, perwakilan peserta Pokmaswas menyampaikan harapan agar pelatihan ini membantu kelompok menjalankan tugas pengawasan dengan lebih terarah, khususnya dalam mengenali aktivitas yang perlu dilaporkan dan menyampaikan informasi kepada petugas terkait.

“Selama ini kami mengenal kondisi laut di sekitar pulau kami, tetapi masih perlu belajar mengenai cara melakukan pengawasan dan melaporkan temuan dengan benar. Melalui pelatihan ini, kami mendapat pengetahuan tentang tugas Pokmaswas dan diperkenalkan dengan aplikasi yang dapat membantu kegiatan patroli. Harapannya, setiap kelompok dapat bekerja sama dan berkomunikasi dengan petugas ketika menemukan aktivitas yang mengancam sumber daya laut,” ujar Esomy.

penyerahan Surat Keputusan (SK) pengukuhan kepada empat Pokmaswas
Keterangan Foto Penyerahan Surat Keputusan (SK) pengukuhan kepada empat Pokmaswas, yakni Pokmaswas Naworita dari Pulau Teon, Asyalna dan Lettelu dari Pulau Nila, serta Anser dari Pulau Serua. © Adia Puja Pradana/YKAN

Keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dari pengelolaan kawasan konservasi, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan sarana pengawasan. Pengetahuan masyarakat mengenai kondisi perairan setempat perlu didukung dengan keterampilan teknis serta mekanisme koordinasi yang jelas.

“Masyarakat Teon, Nila, dan Serua memiliki pengetahuan mengenai wilayah laut dan sumber daya yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Melalui pelatihan ini, kami ingin mendukung kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan, mendokumentasikan temuan, dan menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang. Penggunaan EarthRanger Mobile menjadi salah satu upaya untuk membantu pencatatan kegiatan pengawasan agar informasi dari lapangan dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan kawasan konservasi,” ujar Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman.

Sebagai tindak lanjut, setiap Pokmaswas didorong menyusun rencana kerja pengawasan untuk enam bulan mendatang. Rencana tersebut mencakup kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing kelompok, serta mekanisme koordinasi dan pelaporan kepada instansi terkait.

Tentang YKAN

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) adalah organisasi nirlaba berbasis ilmiah yang hadir di Indonesia sejak 2014. Memiliki misi melindungi wilayah daratan dan perairan sebagai sistem penyangga kehidupan, kami memberikan solusi inovatif demi mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola sumber daya alam yang efektif, mengedepankan pendekatan nonkonfrontatif, serta membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pihak kepentingan untuk Indonesia yang lestari. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi ykan.or.id.