Dampak Perubahan Iklim Kian Nyata, Bangka Belitung Siapkan Rencana Aksi Adaptasi hingga Tingkat Desa

Dampak perubahan iklim semakin nyata dirasakan di berbagai belahan dunia. Gelombang panas ekstrem yang melanda Eropa pada pertengahan tahun ini menjadi pengingat bahwa krisis iklim berkembang lebih cepat dari berbagai proyeksi ilmiah. Di sejumlah wilayah, suhu udara melampaui 40 derajat Celsius, memicu lonjakan angka kematian, penutupan sekolah, hingga pembatalan aktivitas luar ruang. Fenomena tersebut terjadi lebih cepat dibandingkan proyeksi UK Met Office (Badan Meteorologi Britania Raya) yang pada 2020 memperkirakan suhu di atas 40 derajat Celsius baru akan terjadi pada sekitar tahun 2050.

Antisipasi perubahan iklim sejak dini menjadi penting, termasuk di negara kepulauan seperti Indonesia. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Belitung Timur, Zulfikar Arrlianda menjelaskan, “Sebagai provinsi kepulauan, Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap dampak perubahan iklim, baik akibat kenaikan muka air laut maupun peningkatan frekuensi cuaca ekstrem. Karena itu, upaya adaptasi perlu direncanakan dan dilakukan sejak dini bersama masyarakat.” Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepulauan Bangka Belitung mencatat frekuensi bencana hidrometeorologi yang relatif tinggi, dengan sekitar 50–150 kejadian sepanjang 2025.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menginisiasi penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. Penyusunan rencana aksi ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Sebagai bagian dari proses tersebut, DLH Babel dan YKAN menggelar "Pelatihan Perencanaan dan Pembiayaan Adaptasi Iklim berbasis Komunitas" di tiga desa di Pulau Bangka (Desa Kotakapur, Desa Kotawaringin, dan Desa Rebo) pada Mei 2026 dan juga tiga desa di Pulau Belitung (Desa Sungai Padang, Desa Gantung, dan Desa Dendang) pada Juli 2026. Penyusunan rencana aksi dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mengidentifikasi risiko iklim, menentukan kelompok rentan, serta merumuskan solusi adaptasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing desa.

Melalui rangkaian pelatihan ini, para peserta tidak sekadar mengidentifikasi masalah, tetapi langsung menyusun dokumen perencanaan aksi yang konkret. Sebagai contoh, menghadapi ancaman banjir rob yang tinggi di Desa Rebo, masyarakat mengusulkan aksi nyata berupa restorasi mangrove dan pembangunan tanggul alami.

Rencana aksi tersebut dituangkan ke dalam bentuk dokumen perencanaan yang komprehensif, mencakup antara lain profil risiko, target, jadwal, biaya, rencana monitoring dan evaluasi, dan diintegrasikan ke dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Dokumen perencanaan yang disusun dalam format proposal kegiatan ini dirancang agar setiap desa memiliki alat bantu yang siap pakai untuk memobilisasi pendanaan eksternal, seperti dari dana Corporate Social Responsibility (CSR). Langkah ini diharapkan membantu desa menerjemahkan risiko perubahan iklim ke dalam program pembangunan, penganggaran, serta pengajuan pendanaan dari berbagai sumber.

Zulfikar Arrlianda menambahkan, "Upaya adaptasi perubahan iklim tidak selalu berupa kegiatan baru, tetapi juga dapat diwujudkan melalui praktik-praktik yang telah dilakukan masyarakat sejak lama, seperti menjaga ruang terbuka hijau serta menanam pohon di lingkungan sekitar. Praktik-praktik tersebut perlu terus dipertahankan dan dikembangkan sebagai bagian dari aksi adaptasi perubahan iklim."

Spesialis Ketahanan Pesisir YKAN, I Gusti Ngurah Paul Widya, menjelaskan, masyarakat merupakan garda terdepan dalam menghadapi krisis iklim. Menurutnya, masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang akurat terkait pergeseran musim, serta potensi bahaya dan dampak yang dihadapi sehari-hari. “Namun masyarakat masih terkendala akses pemahaman dan kapasitas dalam kontekstualisasi rencana aksi adaptasi, serta mekanisme pendanaan yang relevan untuk kebutuhan tersebut. Dari pelatihan ini harapannya desa bisa semakin mandiri merencanakan, mengajukan, dan mengeksekusi aksi adaptasinya agar semakin tangguh mengatasi kerentanan yang dihadapi,” ujarnya.

Seorang peserta pelatihan, Krisna Wiranti dari Kelompok PKK Desa Sungai Padang, merasa pelatihan ini sangat bermanfaat. "Awalnya saya tidak paham bahwa kejadian (kekeringan) di desa ada kaitannya dengan perubahan iklim. Kini saya paham, sekaligus diajak mencari solusi sekaligus melaksanakan solusi ini menjadi usulan program terkait rencana aksi kekeringan di Desa Sungai Padang.

Inisiatif ini juga mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) yang dikembangkan pemerintah nasional melalui Kementerian Lingkungan Hidup untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Melalui pendampingan ini, keenam desa diharapkan dapat meningkatkan capaian ProKlim sekaligus menjadi contoh bagi desa-desa lain di Bangka Belitung.

Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, YKAN, pemerintah desa, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi dalam membangun ketahanan iklim dari tingkat paling bawah. Dengan perencanaan yang partisipatif dan terintegrasi, desa tidak hanya lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim, tetapi juga memiliki model adaptasi yang dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia.