Kolaborasi KKP, BRIN dan YKAN mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan

Strategi ini mencakup tiga langkah utama, yakni pembatasan pemanfaatan rumpon untuk mengendalikan intensitas penangkapan terutama bagi juvenile tuna, penutupan sementara wilayah penangkapan di Laut Banda yang merupakan area penting untuk pemijahan tuna, serta penurunan produksi tuna secara bertahap sebagai tindakan pemulihan stok dan menjaga sumber daya. Strategi ini sejalan dengan penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023.

Untuk mendukung pelaksanaan Tuna Harvest Strategy tersebut,  KKP, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) bekerja sama. Kerja sama ketiga lembaga ini akan menghasilkan rencana mekanisme pengawasan implementasi Tuna Harvest Strategy serta rekomendasi pengawasan rumpon, penutupan area, dan penerapan kuota penangkapan yang tepat. Pada 5 Februari yang lalu, ketiga lembaga ini bertemu dalam rapat koordinasi untuk merampungkan petunjuk teknis (juknis) pengawasan Tuna Harvest Strategy.  

Dalam pertemuan tersebut, BRIN  memastikan juknis yang disusun akan memperkuat sistem Monitoring, Controlling, and Surveillance-Enforcement (MCS-E).  Sementara YKAN  memastikan teknologi yang diterapkan cukup mudah untuk dapat digunakan oleh nelayan, serta memastikan kebijakan yang dibuat nantinya dapat disosialisasikan secara langsung di lapangan. Selanjutnya pihak KKP akan memastikan bahwa hasil pertemuan ini  akan menjadi dasar penyusunan petunjuk teknis pengawasan yang akan diterapkan secara nasional.